Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan di Solok Selatan, Pendewal Sambangi Ditjen Nakes di Hang Jebat

Salam Sehat,

Rabu - Kamis, 7 & 8 Agustus 2024.

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Pendewal, MH didampingi Kepala Bidang Yankes-SDK Dinas Kesehatan Solok Selatan, Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Solok Selatan, Direktur RSUD Solok Selatan dan KTU RSUD Solok Selatan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menyambangi Direktorat Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jl Hang Jebat III Blok F3 Jakarta Selatan. 

Sehari sebelumnya, Pendewal juga menyambangi Fakultas Kedokteran Unand dan Direktur RS Unand Dr. dr. Yevri Zulfiqar, SpU juga sebagai Wakil Ketua PERSI Sumbar. Kegiatan ini dalam upaya Dinas Kesehatan memenuhi tenaga dokter spesialis, dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya di Fasilitas Kesehatan di Solok Selatan, utamanya untuk memenuhi 7 jenis spesialis yang wajib ada di RS dan 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas.

Menurut Tumpal yang ditemui di Ditjen Nakes, RS daerah harus punya 7 dokter spesialis, yang terdiri 4 spesialis utama dan 3 spesialis penunjang (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Interna, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Radiologi dan Dokter Spesialis Patologi Klinik). Namun, distribusi dokter spesialis yang tidak merata termasuk di Kabupaten Solok Selatan berujung dengan minimnya dokter spesialis di daerah. Berbagai program terlahir untuk mewujudkan pemenuhan ini, mulai dari pemberian beasiswa dari kementerian bagi calon dokter/dokter gigi dan calon dokter spesialis dengan ketentuan melakukan perjanjian bekerja di kabupaten terpencil setelah menyelesaikan pendidikannya; penugasan chief residen (calon dokter spesialis yang sudah hampir menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya) ke RS daerah yang melakukan kerjasama melalui perantara Kemenkes; penugasan PGDS (Penugasan Dokter Spesialis) ke RS mulai dari rumah sakit pusat sampai ke rumah sakit daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Pemenuhan Nakes di puskesmas, ada 9 nakes yang wajib ada, meliputi: dokter, dokter gigi, tenaga farmasi, tenaga promokosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi dan tenaga ATLM (ahli teknologi laboratorium medik). Dari 8 puskesmas yang ada di Kabupaten Solok Selatan, masih tercatat kekurangan tenaga kesehatan lingkungan di 3 puskesmas dan kekurangan tenaga ATLM di 2 puskesmas. Untuk membantu pemenuhan kebutuhan ini, Kemenkes melaksanakan Program Penugasan Khusus (Tugsus) yang merupakan kelanjutan dari Program Nusantara Sehat (NS).

Beberapa point penting pada koordinasi kali ini adalah:

Pertama, Dinkes Kabupaten Solok Selatan akan mempertimbangkan pengusulan kebutuhan PGDS sebagai salah satu cara untuk pemenuhan dokter spesialis di RSUD Solok Selatan dan RS Batang Sangir. Selain itu program kerjasama dengan menempatkan chieft residen juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kekurangan jumlah dokter spesialis di RSUD Solok Selatan (bagi spesialis yang masih tersedia 1 orang). 

Kedua, Dinkes Kabupaten Solok Selatan akan mengupayakan untuk melakukan pendekatan kepada putra daerah Solok Selatan yang bukan PNS daerah dan sedang mengikuti PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) agar bersedia mengikuti program bantuan pendidikan dokter spesialis, sehingga di saat telah menyelesaikan pendidikannya dapat bekerja di RS di Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan regulasi yang ada.

Ketiga, Dinkes Kabupaten Solok Selatan akan memastikan aplikasi perencanaan kebutuhan SDK sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga bisa menggambarkan kebutuhan Nakes yang sebenarnya. Dimana gambaran kekurangan tenaga dokter di daerah menjadi salah satu penilaian untuk menjadikan Solok Selatan sebagai lokus penerima beasiswa afirmasi dokter dan dokter gigi. Untuk tahun 2024 ini, hanya Kabupaten Mentawai yang menjadi lokus di Propinsi Sumatera Barat.

Keempat, Kemenkes akan membantu untuk pemenuhan kebutuhan 9 nakes Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan.

Kelima, RS Batang Sangir, Puskesmas Sangir Jujuan dan Puskesmas Sangir Balai Janggo sudah didaftarkan sebagai wahana pelaksanaan PIDI (Program Internship Dokter Indonesia). Saat ini sedang menunggu verifikasi dari Kementerian Kesehatan untuk kelayakannya. Rumah sakit dan puskesmas terus berbenah agar semua standar bisa terpenuhi. Disamping itu, Dinkes Solok Selatan juga sudah mengajukan penambahan dokter pendamping PIDI dikarenakan ada 2 wahana puskesmas tanpa pendamping saat ini.

Keenam, perhitungan perencanaan kebutuhan SDMK baik di puskesmas, RS maupun Dinkes harus mengacu kepada Permenkes No 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Permen PAN & RB No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Permenkes No 43 Tahun 2017 tentang Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan, Permenkes No 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Selain melakukan koordinasi dengan Direktorat Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Pendewal, juga menyempatkan untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1277/2024 tentang RS Jejaring Pengampu Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak, RSUD Solok Selatan tercatat sebagai salah satu rumah sakit jejaring. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA diminta melakukan kegiatan pengampuan dalam rangka mengembangkan kemampuan pelayanannya sesuai target stratifikasi pelayanan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan KJSU-KIA melalui pemenuhan ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana Prasarana, Peralatan Kesehatan dan dukungan lainnya.

Tahun 2025 pembangunan gedung CT-scan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pemenuhan prasarana di RSUD Solok Selatan. Di lain sisi, pemenuhan Sumber Daya Manusia juga merupakan catatan bagi rumah sakit. Diharapkan disaat alat tersedia, tidak ada lagi hambatan dalam pengoperasiannya. Untuk pemenuhan lainnya akan dilakukan bertahap baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain koordinasi terkait rumah sakit, koordinasi juga dilakukan terkait pembinaan kolaborasi klinik dan TPMD (Tempat Praktek Mandiri Dokter) dalam Program Prioritas Nasional. Pemetaan Klinik dan Praktek Mandiri ini sudah mulai dilakukan oleh Dinas Kesehatan Solok Selatan di tahun 2024 ini. Pendekatan dan penandatanganan fakta integritas kerjasama juga sudah mulai dilaksanakan. Tahun 2025, Dinas Kesehatan Solok Selatan berharap klinik dan tempat praktek mandiri bisa menjadi perpanjangan tangan dan mitra dalam meningkatkan capaian seluruh program di dinas kesehatan. Dan ternyata, program ini juga menjadi salah satu program di Kementerian Kesehatan. Tahun 2025, kementerian memprioritaskan untuk daerah perkotaan mengingat jumlah klinik dan praktek mandiri lebih banyak di daerah perkotaan. Jika dari hasil evaluasi, didapatkan hasil yang signifikan dalam dukungan terhadap pencapai program, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan ke daerah pedesaan, termasuk Solok Selatan. 

Harapan dari koordinasi ini; Terpenuhinya 7 dokter spesialis wajib di kedua rumah sakit di Kabupaten Solok Selatan; Terpenuhinya 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas; dan Kabupaten Solok Selatan mendapat kemudahan dalam menerima segala akses dan dukungan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Informasi ini disiarkan oleh Bidang Yankes SDMK Dinas Kesehatan Solok Selatan. (10/8)

#bidangyankes

#dinkessolokselatan.             

#Puskesmassehatkannagari

#Rumahsakitmelayaninagari 

#Dinkeshebatsolokselatansehat

#Kemenkeshebatindonesiasehat

#Kemenkes_ri